SISTEM BIROKRASI VOC

Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia yang telah dikuasai, VOC mengangkat seorang Gubernur Jenderal yang dibantu oleh empat anggota yang disebut Raad van Indie (Dewan India). Di bawah gubernur jenderal diangkat beberapa Gubernur yang memimpin suatu daerah. Di bawah gubernur terdapat pula beberapa Residen/Karesidenan yang dibantu oleh Asisten Residen. Pemerintahan di bawahnya lagi diserahkan kepada pemerintahan tradisional, yaitu Raja dan Bupati.

Beberapa gubernur jenderal VOC yang dianggap berhasil mengembangkan usaha dagang dan kolonialisasi VOC di Indonesia, antara lain berikut ini.

1. Jan Pieterszoon Coen (1619-1629)

 Jan Pieterszoon Coen, pendiri Kota Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta.

Beliau dikenal sebagai pendiri Kota Batavia dan peletak dasar imperialisme Belanda di Indonesia. Beliau dikenal pula dengan rencana kolonialisasinya dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Belanda di Indonesia.

II. Antonio van Diemen (1636-1645)

Beliau berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641. Beliau juga mengirimkan misi pelayaran yang dipimpin oleh Abel Tasman ke Australia, Tasmania, dan Selandia Baru.

III. Joan Maetsycker (1653-1678)

Beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang, Padang, dan Manado.

IV. Cornelis Speelman (1681-1684)

Beliau berhasil menghadapi perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, memadamkan pemberontakan Trunojoyo di Mataram, dan mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten.

Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dengan memanfaatkan Sistem Feudalisme yang telah berkembang di Indonesia. Ciri khas feudalisme adalah kekuasaan mutlak dari bawahan kepada atasannya. Di dalam susunan piramida masyarakat feudal, Raja berada pada posisi teratas, kemudian di bawahnya terdapat Bangsawan Tinggi Kerajaan (Kaum Aristokrat). Di bawah Raja juga terdapat bupati yang berkuasa di suatu daerah, kemudian kepala-kepala rakyatm dan yang paling bawah adalah rakyat.

Sistem semacam itu dipertahankan sehingga VOC dapat melaksanakan monopoli perdagangannya dan menarik pajak melalui Raja dan Bupati. Oleh karena itulah, VOC selalu turut campur tentang masalah pergantian Raja dan Bupati. Dalam melaksanakan tugas-tugas dari VOC, Raja dan Bupati selali diawasi oleh Residen dan Asisten Residen. Dalam birokrasi seperti itulah desa-desa sert rakyatnya menanggung beban paling berat atas tindakan-tindakan Bupati dan Rajanya.