MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

 Van Hogendorp. Salah satu tokoh liberal dari Belanda. Beliau menganjurkan agar segala permasalahan ekonomi dipisahkan dengan urusan pemerintahan.

Perubahan yang terjadi di Eropa pada akhir abad ke-18 besar pengaruhnya terhadap Indonesia yang sedang dijajah Belanda. Pada tahun 1795, Partai Patriot Belanda yang Anti-Raja, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi bawahan Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte,. Raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintahan peralihan di Inggris yang ketika itu menjadi musuh Perancis.

Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, tanah jajahan yang dahulu dikuasai oleh VOC diurus oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad (Dewan Asia). Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg (1801-1804).

Johannes Siberg seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yang liberal. Akan tetapi, sebelum resmi berkuasa di Indonesia, beliau mengirimkan dua komisaris ke Indonesia, yaitu Nederburg dan van Hogendrop. Keduanya memiliki pandangan berbeda tentang politik kolonial yang akan diterapkan. Hal itu terjadi karena berkembangnya paham-paham baru di Eropa sebagai dampak Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Pandangan kedua komisaris tersebut sebagai berikut.

1. Nederburg berpandangan konservatif. Ia menganjurkan agar sistem perekonomian yang telah diterapkan VOC tetap dipertahankan.

2. Van Hogendrop berpendirian sangat liberal. Ia menganjurkan agar masalah pemerintahan dipisahkan dengan masalah ekonomi.

Perbedaan pandangan antara dua tokoh tersebut diselesaikan melalui Charter 1904, yang merupakan kompromi dari dua pendirian tersebut. Isi pokok charter tersebut adalah kebijakan-kebijakan lama yang masih dipandang baik perlu dipertahankan dan bila perlu diadakan perubahan-perubahan.